Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani dan Mencegah Wilayah Kumuh di Purbalingga

Menangani dan Mencegah Wilayah Kumuh

Sudah bukan rahasia lagi bila permasalahan kumuh merupakan permasalahan nasional yang harus ditangani oleh semua fihak. Secara nasional, jumlah luasan wilayah kumuh adalah 35.291 Ha, tersebar di 34 Provinsi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Purbalingga tentunya. Untuk Kabupaten Purbalingga, berdasarkan SK Bupati Nomor 643/351 Tahun 2014, ada 5 kelurahan yang mendapatkan SK Kumuh Bupati, yaitu: Kelurahan Kandanggampang, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kelurahan Purbalingga Lor, Kelurahan Purbalingga Wetan, dan Kelurahan Kembaran Kulon. Kebetulan seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Purbalingga dan masuk dalam dampingan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Dari 5 kelurahan tersebut “menyumbang” luas 32,39 Ha wilayah kumuh.

Sebagai nahkoda, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tak lepas tangan dari permasalahan penanganan dan pencegahan wilayah kumuh, hal ini dibuktikan dengan alokasi dana APBD kabupaten yang diperuntukkan bagi 15 kelurahan di wilayah Kabupaten Purbalingga, tersebar kedalam 3 kecamatan, yaitu: Kalimanah 3 kelurahan (Kalikabong, Karangmanyar, Mewek), Padamara 1 kelurahan (Karangsentul), dan Purbalingga 11 kelurahan (Purbalingga Lor, Purbalingga Kidul, Purbalingga Kulon, Purbalingga Wetan, Kembaran Kulon, Kandanggampang, Kedungmenjangan, Bojong, Bancar, Wirasana, Penambongan).

Menangani dan Mencegah Wilayah Kumuh
Monitoring & Koordinasi di Kelurahan Penerima Dana BDI APBD Oleh DINRUMKIM dan Konsultan KOTAKU Kabupaten Purbalingga

Besaran nilai BDI APBD berbeda antara wilayah SK dan Non SK Bupati, untuk wilayah SK nilai BDI Rp. 200.000.000, sedangkan Non SK besarnya Rp. 150.000.000. Total anggaran APBD II yang dianggarkan untuk mencegah dan menangani wilayah kumuh di 15 Kelurahan adalah Rp 2.500.000.000.

Mekanisme penyaluran dana untuk mempercepat proses dan aturan maka pendanaan masuk lewat rekening kelurahan, jadi nantinya proses pencairan melalui rekening kelurahan dengan mekanisme penyerapan dana APBD seperti pada umumnya. Yang membedakan adalah tim pelaksana kegiatan merupakan kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), karena bila bicara peruntukan memang sebenarnya dana ini untuk mencegah dan atau menangani wilayah kumuh di wilayah kelurahan, khususnya di dampingan program KOTAKU.

Proses awal kegiatan yang didanai dan masuk kedalam Daftar Prioritas Anggaran (DPA) Kelurahan adalah dimulai pada akhir tahun 2016, dimana saat itu dari masing-masing BKM mengajukan usulan lewat kelurahan. Dari kelurahan lah yang memproses usulan dari BKM ini hingga akhirnya menjadi DPA di tahun 2017.

Untuk tim pelaksana kegiatan adalah kolaborasi antara pemerintah kelurahan, BKM dan perwakilan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini harapannya bisa mencegah adanya lokasi kumuh baru di Kelurahan penerima dana BDI khususnya dan Kabupaten Purbalingga pada umumnya. Harapannya bahwa kolaborasi semacam ini bisa dilaksanakan secara konsisten, sehingga permasalahan kumuh tak lagi menjadi momok menakutkan. Mengingat sumber pendanaan yang terbatas, peran Pemerintah Daerah dalam upaya menangani dan mencegah wilayah kumuh sangat diharapkan.

Selain kegiatan yang sudah terdanai di tahun 2017 ini, masih banyak kegiatan lain yang menjadi prioritas BKM dampingan Program KOTAKU, semua sudah tertuang dalam dokumen DED, semua perencanaan tersebut tentu saja butuh pendanaan. Bila bicara mengenai “keberhasilan” dari sumbangsih Pemda sebagai nahkoda, dalam konteks dana BDI APBD ini sudah menjadi langkah awal, langkah yang baik guna mewujudkan tujuan dari Program KOTAKU khususnya, dan tujuan pemerintah pada umumnya.

Terjadinya kolaborasi antara semua fihak menjadi sangat penting guna mewujudkan tujuan bersama, Indonesia yang bebas kumuh di tahun 2019. Semoga.

Leave a Reply