Keterbukaan Informasi Dan Kendala Dalam Pengelolaan Website Desa

Pengelolaan Website Desa

Dengan di berlakukannya undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 menjadikan desa harus lebih maju dalam berbagai aspek. Bagaimana tidak? Ada konsekuensi yang mengikat dari setiap pasal dan ayat yang terkandung dalam undang-undang tersebut.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1)

Desa tak lagi menjadi objek semata, akan tetapi harus mampu memenuhi setiap tuntutan, baik yang bersifat administratif maupun non administratif. Desa harus kreatif, harus mampu menggali potensi dan mengembangkannya menjadi sebuah perencanaan untuk nantinya direalisasikan menjadi ujud nyata pembangunan desa.

Dukungan dana dari pemerintah yang nilainya ratusan juta bahkan milyaran rupiah tentu harus di kelola dengan sebaik-baiknya. Perlu keterbukaan informasi terkait penggunaan dana tersebut. Bahkan, dalam undang-undang jelas mengatur mengenai kewajiban desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka.

Salah satu upaya yang saat ini bisa dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat adalah dengan menggunakan media online, yaitu dengan adanya website desa. Ya, website desa menjadi media bagi pemerintah desa untuk mengabarkan kepada masyarakat, apa saja yang sudah dilakukan dan sumber dana apa saja yang sudah diterima. Masyarakat wajib tahu hal tersebut. Bukan itu saja, website desa juga bisa difungsikan sebagai tempat untuk “menjual” potensi desa, mengabarkan setiap kegiatan, memperkenalkan desa kepada dunia luas.

Jangan heran bila ada desa yang dulunya tidak terkenal sama sekali akhirnya menjadi begitu di kenal, semua bisa berawal dari website desa.

Dengan adanya domain desa.id yang menjadi identitas desa, mempertegas keberadaan desa yang begitu strategis. Usia domain desa.id sendiri di 2017 ini sudah menginjak 4 tahun, cukup lama, meski belum sepenuhnya desa-desa di Indonesia menggunakannya. Patut disayangkan, tapi itulah adanya. Bagi desa-desa yang ingin mendaftarkan domain desa.id, proses pendaftarannya memang cukup rumit, banyak yang mengeluhkan hal ini. Banyaknya aturan dan syarat membuat desa kadang malas untuk mendaftar. Begitulah.

Bagi desa yang saat ini sudah memiliki website, tak semuanya bisa mengurus dengan baik. Bahkan tidak sedikit yang terbengkalai. Awal-awal keberadaan domain desa.id, banyak desa yang tak bisa melakukan perpanjangan domain dan akhirnya dibiarkan mati. Hal ini tak lepas dari sulitnya proses perpanjangan domain pada waktu itu.

Ada banyak faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan website desa, selain apa yang sudah saya uraikan diatas, beberapa faktor lain diantaranya :

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Belum meratanya sumber daya manusia di setiap desa bisa berpengaruh terhadap pengelolaan sebuah website. Meski bisa di pelajari, pemahaman terhadap dunia teknologi yang masih kurang membuat website desa menjadi kurang menarik. Kalau pun ada SDM yang mampu, keterbatasan waktu dan tenaga dari pengelola website juga menjadi penghambat eksistensi web desa.

Aturan bahwa admin website desa dari perangkat desa yang di SK kan oleh kepala desa juga bisa menghambat, tidak semua desa punya SDM yang berkemampuan dan berkemauan. Ada solusi dimana bisa menerima kontribusi materi website dari mana saja, tapi belum sepenuhnya bisa dijalankan di semua desa.

Koneksi Internet Yang Terbatas

Selain faktor SDM, hal yang terkait erat dengan pengelolaan website dan keterbukaan informasi adalah adanya koneksi internet. Sayangnya, di Indonesia belum ada pemerataan terkait koneksi internet yang baik. Sebagai contoh nyata, di desa saya masih sulit untuk mendapatkan jaringan internet yang baik, padahal ada di pulau Jawa yang notabene wilayah “pusat” Indonesia. Tak terbayangkan mereka yang ada di luar jawa sana, yang jauh dari perkotaan, tentu akan sangat sulit untuk mendapatkan sinyal internet.

Kalau untuk konek internet saja sudah sulit, bagaimana mau update konten? Bagaimana mau berbagi informasi? Bagaimana masyarakat mau membuka website? Ah, sudahlah.

Kesadaran Yang Kurang Mengenai Pentingnya Website Desa

Faktor lain yang tak kalah penting dalam keberlangsungan pengelolaan website desa adalah kurangnya kesadaran. Kesadaran disini bisa di artikan banyak hal, entah itu kurang sadar dalam penganggaran, pengelolaan, atau kurang sadar betapa website desa bisa menjadi media penting dalam pembangunan dan keterbukaan informasi desa.

Lucunya lagi, dari kabar yang ada menyebutkan bahwa keberadaan website hanya menambah pekerjaan. Atau misalnya saja “intimidasi” dari beberapa oknum yang merasa keberatan tentang isi konten yang dimuat dalam website desa. Semoga saja kabar ini tidak benar.

Butuh kesadaran dari semua fihak, pemerintah lebih mempermudah proses pendaftaran dan perpanjangan domain, desa menganggarkan untuk pengelolaan website setiap tahunnya, masyarakat berkontribusi lewat dukungan atau urun rembug terkait konten, pengelola website konsisten dan bertanggung jawab. Dan sejenisnya, dan seterusnya.

Selain apa yang saya sebutkan diatas, mungkin masih banyak faktor lain yang menjadi kendala dalam pengelolaan website desa dan kendala eksistensi domain desa.id. Bisa dimaklumi.

Tak bermaksud menyalahkan siapa pun, dan tidak perlu mempermasalahkan apa pun. Tentu kita berharap keberadaan website desa bisa menjadi jembatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bila harapan ini terlalu tinggi, minimal kita berharap bahwa seluruh desa di Indonesia bisa memiliki website dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya.

Bila semua berjalan dalam rel masing-masing, apalagi yang di peroleh bila tidak kesejahteraan? Ah, demikian kiranya. Mari kita berfikir dengan sudut padang orang dewasa. Mensikapi segala kendala menjadi lumbung ilmu yang mendewasakan masyarakat Indonesia.

Dan pada akhirnya, Bagian Ketiga Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengenai Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pasal 86,  sebagaimana saya kutip dibawah ini semoga bisa menjawab benang kusut mengenai hak dan kewajiban pusat, daerah dan desa:

(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Begitu? Mari kita lafalkan sila ke-5 dari Pancasila yang menjadi harapan kita bersama: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Merdesa!

3 Replies to “Keterbukaan Informasi Dan Kendala Dalam Pengelolaan Website Desa”

  1. Ada lima tahapan desa dalam ranah digital menurut Kominfo.
    1. desa bersuara, 2. desa mandiri teknologi, 3. desa pelayan publik, 4. desa kelola sumber daya, dan 5. desa mandiri-berdaulat.
    Di Purbalingga, kita masih dalam tahap desa bersuara. Masih ada tahap berikutnya yang membutuhkan semua peran masyarakat. Termasuk, KPMD. Hehe..
    Mantap tulisane Kang?

    1. Dan pada intinya semua kembali pada kepedulian semua fihak, infrastruktur teknologi yang menunjang dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. hehe…

      Sebenarnya bila UU No 6 Pasal 86 di terapkan secara benar, maka mudahlah untuk mencapai tahapan desa sebagaimana disebutkan itu. Begitu. he.he..

  2. […] saya mendengar penuturan dari salah seorang penggiat IT dari Purwokerto. Saat Juguran 4 tahun domain desa.id di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, 6 Mei 2017 yang lalu. Sekilas […]

Leave a Reply